Novi Damai Tambunan

Kita mungkin terheran-heran, ketika mendengar berita Ketua Mahkamah Konstitusi terjerat kasus korupsi. Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dianggap sebagai tiang konstitusi negara ini ternyata tidak berarti kebal dari korupsi. Bagaimana bisa? Lembaga macam Mahakamah Konstitusi, memiliki ketua yang terlibat dalam kasus suap? Pemberitaan ini lantas memberikan berbagai macam reaksi, seperti kekecewaan. Bahkan ada juga yang semakin yakin untuk bersikap apatis. Baru-baru ini, kasus korupsi kembali menjerat petinggi di negara kita tercinta ini. Sebagaimana yang dikutip pada : JAKARTA, KOMPAS.com  — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Hasil survey memaparkan bahwa Kementrian Agama memiliki peringkat paling atas pada presentase korupsi. Kasus kali ini menyeret Menteri Agama terkait dengan jemaah haji. Indonesia memang bukan negara

Dalam negara demokrasi –salah satunya Indonesia– mengenal sistem pemilu atau pemilihan umum sebagai alat dari demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah senjata untuk rakyat dalam menentukan pemerintahnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sayangnya, tidak banyak masyarakat yang sadar akan peranannya sebagai warga negara dalam menentukan pemerintahan. Tidak banyak masyarakat yang sadar, betapa berpengaruhnya suara mereka dalam menentukan nasib bangsa. Masih banyak dari masyarakat Indonesia yang apatis, meskipun sikap apatis juga memiliki berbagai sebab yang salah satunya juga disebabkan karena kekecewaan terhadap pemerintahan yang menyelahgunakan amanah rakyat. Faktanya, lembaga survei menyatakan bahwa tingkat golput semakin tinggi dari tahun pemilu hingga tahun pemilu berikutnya. Salah satu indikasi demokrasi yang sehat adalah adanya masyarakat yang madani, artinya masyarakat menyadari perannya s

Siapa yang takut? Siapa yang berani? Tapi ini bukan kuis Siapa Berani. Walaupun dalam Politik, semua bisa di luar kendali dan prediksi. Bagi kita, mayoritas itu menjadi sebuah kebenaran. Betul bukan? Meskipun…masih banyak hal yang menjadi keraguan, tapi itulah musyawarah yang diagungkan. Meskipun kita tidak tahu kesepakatan dan perjanjian apa yang dibuat sehingga melahirkan suara mayoritas. Benarkah suara mayoritas menentukan kualitas? Hari ini saya dikejutkan dengan sebuah opini, yang (lagi-lagi) seputar Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang akan mengikuti pertarungan politik di bulan Juli nanti. Mari kita berandai-andai. Sesuai dengan beberapa prediksi yang sangat kuat saat ini, ada dua kubu yang terbentuk. Pertama , Joko Widodo dengan koalisi PDI-Perjuangan, NasDem, dan PKB. Kedua , Prabowo Subianto dengan koalisi tenda besar Gerindra, Golkar, PAN, dan PKS. Pada tulisan kali ini, mari melihat posisi kubu pertama yaitu Joko Widodo yang saat ini sedang menjabat